Viosarinews.com, Blora – Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora dengan beberapa penilaian diantaranya penilaian kompetensi melalui penggalian potensi, penulisan makalah dengan topik tertentu, persentasi dan wawancara akhirnya diumumkan 7 Agustus 2020.
Hasil akhir seleksi tersebut untuk mengisi formasi 7 jabatan pimpinan tinggi pratama yang masih kosong. Sedangkan formasi jabatan pimpinan tinggi pratama adalah, Sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD), Staf ahli Bupati bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan,
Staf ahli bidang ekonomi dan pembangunan, Asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, Kepala dinas perindustrian dan tenaga kerja, Kepala dinas kesehatan, Kepala Badan Kepengawaian Daerah.
Ketua Dewan Riset Daerah (DRD) Blora, Djati Walujastono mengatakan, seleksi kompetensi dilaksanakan dengan menggunakan metode assessment center oleh Asessor Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Universitas Sebelas Maret dan Universitas Negeri Surakarta (UNS).
Hasil dari seleksi terbuka tersebut dilaporkan ke Komisi Aparatus Sipil Negara (ASN), kemudian kalau sudah diperiksa dan disetujui Komisi ASN, maka akan dikembalikan lagi ke Pemerintah Kabupaten Blora.
Komisi ASN adalah lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan pegawai ASN yang professional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa.
“Dalam melakukan perekrutan jabatan pimpinan tinggi pratama baru di lingkungan pemkab Blora walaupun dengan open bidding (Lelang Jabatan) tetapi tidak ada calon diluar Blora. Keterbukaan ini patut dinilai positif, karena sudah menawarkan peserta dari luar Blora untuk ikut dalam rekrutmen pejabat pimpinan tinggi pratama, dimana hal ini juga pernah dilakukan tahun sebelumnya,” ucapnya.
Diharapkan pejabat yang dipilih nanti bisa cepat menyatu dengan visi dan misi Bupati. Dengan begitu yang dipilih nanti bisa menjadi kaki, tangan, mata, dan telinga Bupati dalam menjalankan programnya, dia bisa mendengarkan aspirasi dari bawah, dia bisa mendengarkan perintah dari atas sehingga mereka bisa menjadi mediator yang pas dan baik.
Djati Walujastono mengatakan, pejabat yang kepilih nanti harus bisa menyesuaikan diri dengan karakter bapak Djoko Nugroho yang inovatif, kreatif, agresif dan responsif. Sehingga pejabat yang dipilih nanti bisa bergerak dengan cepat, kreatif, inovatif dan responsif dalam menjalankan perintah Bupati, dan jangan pula kalau ada persoalan-persoalan sepele/simpel tapi minta petunjuk Bupati.
Untuk menjaga agar kualitas dan kapasitas pejabat pimpinan tinggi pratama terpilih agar sesuai harapan, maka akan perlu diadakan evaluasi kinerja tiap dua tahun sekali.
“Pejabat yang dipilih nanti harus punya karakter yang mumpuni agar mampu mengatasi segala persoalan yang dihadapi saat memimpin di OPD, baik persoalan dari luar maupun dari dalam. Selain karakter yang mumpuni. Kemampuan berkomunikasi, bernegosiasi, mengambil keputusan dengan tepat, merangkul serta mendorong anak buahnya adalah deretan skill yang wajib dan harus dikuasai oleh pejabat pimpinan tinggi pratama,”tutupnya.
(Hans/ Vio Sari.)
Komentar