Diduga SPBU 64 788 13 Langgar Aturan Penyaluran BBM

Berita46 Dilihat

Viosarinews.com, KETAPANG, KALBAR,- Penyalahgunaan dalam penyaluran BBM bersubsidi / BBM Penugasan kerapkali terjadi dan seolah dibiarkan, bahkan dengan leluasa tanpa tersentuh hukum. Seperti halnya SPBU 64 788 13, di jalan Brigjen Katamso Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang.

Pantauan media saat melakukan investigasi menemukan adanya kejanggalan dalam penyaluran dan rekomendasi yang diberikan kepada konsumen.

Terdapat sebuah Truck bernopol KB 8881 GA bermuatan Jerigen(Drum) sedang melakukan pengisian dalam jumlah besar ( 25 drum/ 5000liter), tanpa dilengkapi surat seperti: SITU SIUP yang diterbitkan oleh instansi Pemerintah yang berwenang dan hanya berbekal rekomendasi dari Desa.

Terdapat 5 rekomendasi yang diterbitkan oleh Desa Kusuma Jaya, Kecamatan Jelai Hulu yang ditandatangani oleh Dartani atas nama Kepala Desa /Kaur TU/Umum. 5 surat rekomendasi masing masing mendapat 2000liter dengan waktu yang sama.

Menurut Kj sopir Truk menerangkan, bahwa tidak perlu lagi SITU SIUP untuk sebuah pangkalan atau kios minyak, karena sudah dihapuskan.

” Tidak perlu lagi SITU SIUP, karena sudah dihapuskan, peraturan dari pemerintah daerah, berlakunya sejak tahun 2005 penghapusannya,” terang Kj Sabtu(15/07/2023).

Kj menyebut bahwa pendistribusian atau penyaluran melalui pengusaha atau pemilik Truk beranama ASUN dan usaha tersebut sudah dijalani bertahun tahun.

” Asun itu pemilik mobil, yang membeli di SPBU kemudian diantarkan ke toko-toko atau masyarakat yang membutuhkan, ini udah berjalan bertahun tahun, semua orang sudah kenal dengan adek ASUN, “sebut Kj.

Lanjut Kj menerangkan bahwa dalam penyaluran atau pengaturan BBM juga sudah ada koordinasi dengan pihak Polsek dan Koramil.

” Itupun dikoordinasikan lagi dengan bapak yang di sana – sana. Sementara dalam hal ini diketahui oleh koramil, Kapolsek dan Kepala Desa bahwa barang ini diperuntukan pada masyarakat, ” lanjutnya.

Sudirman Manager SPBU 64 788.13
(PT. TANIAM PURO ENERGI) saat dikonfirmasi menerangkan bahwa pihaknya melayani sesuai rekomendasi.

” Kami melayani sesuai rekomendasi, “jelas Sudirman melalui telepon WhatsApp.

Sedangkan Asun pemilik Truk penyalur BBM dikonfirmasi tidak memberikan jawaban.

Sementara itu, Dartani Pj Kepala Desa Kusuma Jaya belum bisa di hubungi untuk mendapatkan keterangan terkait rekomendasi yang diterbitkan.

Perlu diketahui sebagaimana yang diatur didalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 Pasal 55 ,”Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan Pidana Penjara paling lama (enam) 6 Tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000.00 ( Enam Puluh Miliar Rupiah ).

Peraturan Presiden/Perpres Nomor 15 tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis BBM Tertentu, serta Peraturan Presiden Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomer 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2012. Yang mengatur tentang larangan dan keselamatan, ditegaskan secara detail tentang Konsumen pengguna, serta SPBU tidak diperbolehkan melayani pengisian menggunakan Jerigen ataupun Drum.

Yang diperkuat dengan surat edaran no 14.E/HK.03/DJM/2021 tentang ” Ketentuan penyaluran Bahan Bakar Minyak Melalui Penyalur”. Pada butir ke (2 ) Penyalur Retail (SPBU/SPBN/SPBB (Bunker) dan bentuk lainnya) hanya dapat menyalurkan Bahan Bakar Minyak kepada pengguna akhir dan dilarang menyalurkan Bahan Bakar Minyak kepada Pengecer (yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan).

Penulis: Verry/Anto

(HM)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *