JEPARA – Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta mengkondusifitas diwilayah Kabupaten Jepara, terkait dengan disahkannya RUU Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja. Forum Kordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Jepara meggelar rapat kordinasi dengan Ormas/OKP, tokoh agama, tokoh masyarakat dan perguruan tinggi di Aula Endra Dharmalaksana, Mapolres Jepara, Selasa (13/10/2020).
Kegiatan ini dihadiri oleh; Bupati Jepara, Kapolres Jepara beserta PJU Polres Jepara dan perwakilan Kapolsek jajaran, Dandim 0719, Kepala Kejaksaan Negeri Jepara, Ketua Pengadilan Agama Jepara, Plt Ketua DPRD Kab. Jepara, Kepala Kesbangpol Jepara, Sekjen PCNU Jepara, Ketua PD Muhammadiyah Jepara, Ketua MUI Jepara, FKUB Jepara, Ketua Pemuda Pancasila Jepara, Ansor Jepara, Ketua Banser Jepara, Ketua GMBI Jepara, Ketua GPK Jepara, Ketua PGN Jepara, Ketua Pekat IB Jepara, Lindu Aji Jepara, Pimpinan Majlis Nuruddin 8642, Ketua KOKAM Jepara, Ketua Pemuda Muhammadiyah Jepara, Pimpinan Fachrul Wujud, Rektor Unisnu, Purek III Unisnu Jepara, BEM Unisnu Jepara, Ketua PC PMII Jepara dan Ketua GMNI Jepara.
Kapolres Jepara, AKBP Nugroho Tri Nuryanto, SH, S.Ik, MH dalam sambutannya bahwa pihaknya memberikan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada tamu undangan yang hadir dalam rangka rakor menjaga situasi kamtibmas di wil Kabupaten Jepara aman kondusif.
“Yang kita garis bawahi di Kabupaten Jepara tidak ada aksi unras dimana di kota kota besar terjadi demo dampak dari pengesahan UU Omnibus law, di wilayah kita hanya bersifat audensi tidak ada aksi. Seperti kita ketahui aksi unra di Jakarta banyak penyimpangan banyak ditunggangi oknum tidak bertanggung jawab dengan merusak dan anarkis, saya tidak mau terjadi di wil Kabupaten Jepara saya yakin Jepara aman kondusif karena masyarakatnya santun dan bisa diajak kordinasi.” Ujarnya.
Dikatakan Kapolres Jepara, bahwa dengan adanya aksi unra banyak ditunggani kelompok orang tidak bertanggung jawab dan yang kedua situasi corona dikhawatirkan tercipta klaster baru. “Alangkah baiknya kita audensi bersama silahkan disampaikan dengan baik, kalau seandainya ada yang menolak UU Cipta Kerja bisa diajukan ke MK.” Katanya.
Lanjut Kapolres, bahwa pihaknya sudah koordinasi dan deklarasi bersama perusahaan dan serikat buruh atau pekerja dimana sepakat untuk tidak melakukan aksi dengan menicptakan kondusifitas wilayah. “Kami berharap bisa koordinasi baik dengan tujuan dapat menolak adanya aksi unra, mari kita ciptakan situasi kamtibmas yang aman kondusif.” Ajaknya.
Sementara menurut Sambutan Dandim 0719 Jepara, Letkol Arm Suharyanto S.Sos, pada dasarnya TNI Polri selalu solid sinergi untuk negeri.
“Kami dari Kodim Jepara mendukung apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah Kabupaten Jepara karena intruksi atau perintah itu pada dasarnya sama dari pusat sampai daerah. Dalam kesempatan ini kami apresiasi Kapolres Jepara dimana didaerah Jepara kondusif mudah-mudahan kegiatan ini akan memperkokoh kondusifitas di wilayah Kabupaten Jepara, kalaupun ada hal-hal yang menjadi uneg-uneg dari rekan yang punya tuntuan kami dari forkopimda siap memfasilitasi namun tetap mengutamakan kegiatan damai atau audensi tidak melakukan aksi unra.” Ucapnya.
Selain itu, dikatakan Dandim 0719 Jepara, pihaknya mengucapkan terima kasih kepada toga, tomas atas doa dan bantuannya mudah-mudahan Jepara selalu dalam keadaan aman dan mahasiswa bisa belajar tenang tidak perlu melakukan demo. “Intinya jangan sampai melakukan aksi demo karena akan merugikan orang banyak dan pada situasi pandemi berpotensi menciptakan klaster baru penyebaran covid.” Tandasnya.
Lainnya dikatakan Plt Ketua DPRD Jepara, dirinya mengapresiasi kepada kepolisian karena begitu ada indikasi demo dengan sigap melaksanakan rapat koordinasi forkopinda, manajemen perusahaan dan serikat pekeja, respon cepat bisa berjalan baik tanpa ada aksi anarkisme sehingga tidak terjadi aksi unra.
Dikatakan Plt Ketua DPRD Jepada, pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada PMII yang sebelumnya akan melakukan aksi namun dengan upaya dan komunikasi dari kepolisian aksi tidak jadi dilaksanakan dan diganti dengan audensi dimana tuntutannya sudah diterima akan disampaikan ke pemerintah pusat dan DPR RI.
“Semoga komunikasi yang baik kita jaga di tengah pandemi Covid-19 dan kita selalu berupaya untuk bisa keluar dari pandemi, dimana kita harus saling menguatkan jangan sampai sedikitpun di Jepara terjadi gangguan kamtibmas karena dapat menurunkan imun sehingga rawan terkena Covid-19.” Ujarnya.
“Atas nama wakil rakyat DPRD Kabupaten Jepara saya ucapkan terima kasih kesigapan TNI dan Polri juga toga tomas yang membantu sehingga di wil Kabupaten Jepara tetap kondusif dengan harapan ekonomi berjalan baik dan marilah kita bersama mewujudkan Jepara pesona 7 jangan sampai terjadi klaster demo.” Harapnya.
Selain itu, dikatakan Rektor Unisnu Jepara, bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kasat Intel, Sat Pol PP dan instansi terkait tujuannya; satu ingin Jepara damai, indah dan bermartabat. Oleh sebab itu, menghimbau insan akademis baik dosen maupun mahasiswa mari tetap mengedepankan berfikir sehat tanpa emosional.
“Menyikapi UU Cipta Kerja, kita tidak boleh terpancing turun ke jalan atau demo bukan pilihan terbaik peroleh solusi, usulan perbaikan UU Cipta Kerja bisa kita bawa ke Mahkamah Konstitusi dengan diskusi yang matang dengan demikian kampus bisa berikan edukasi yang bermartabat.” Ujarnya.
Sedangkan perwakilan dari tokoh agama, disampaikan Dr. Mashudi, bahwa dengan adanya kegiatan yang diprakarsai Kapolres Jepara sangat positif harapannya tidak ingin Jepara yang sudah aman damai santun terjadi tindakan akibat dari hal sepele yang tidak ada gunanya dimana semua ada prosedurnya penyampaian pendapat tersebut.
“Satu pembelajaran menyampaikan aspirasi boleh namun semunya disampaikan dengan santun dimana bapak Kapolres dan instansi terkait selalu berkoordinasi untuk ciptakan kondusifitas, tindakan emosional tidak jamannya lagi namun semua bisa diselesaikan damai yang namanya politik memang situasional, apabila tidak setuju dengan UU cipta kerja bisa ajukan ke MK, berharap agar lebih dewasa, arif dan bijaksana dalam merumuskan.” Ungkapnya.
Sedangkan perwakilan dari mahasiswa diutarakan oleh Ketua PC PMII Jepara, Asep Rojudin, pihaknya memang sudah aksi mengkaji terlebih dahulu. “Kita sorot cara pengesahan yang terburu-buru tanpa kehati-hatian banyak juga penyerapan berbagai instansi. Menurut saya aparat hukum atau organisasi masyarakat perlu mengkaji ttg UU Cipta Kerja agar masing-masing punya dasar untuk antisipasi isu-isu yang sedang ramai dimana UU Cipta Kerja punya 3 versi sehingga perlu bersama mengkaji agar tercipta kondusifitas di Jepara dan peduli terhadap kebijakan dari pusat maupun daerah.” Katanya.
“Segala tuntutan sudah kami sampaikan ke DPRD Kabupaten Jepara, saya ucapkan terima kasih kepada Polres Jepara, Kodim dan DPRD Kab. Jepara yang telah memfasilitasi dan menerima kami dengan baik.” Imbuhnya.
Sementara itu juga, dikatakan Pemuda Muhammadiyah Jepara, Roy Alfiantoro, pihaknya sangat berapresiasi kepada Kapolres dan Dandim atas upaya ciptakan kondusifitas wilayah. “Kami angkatan Pemuda Muhammadiyah insyaallah dalam waktu dekat akan melakukan audensi dengan DPRD Kabupaten Jepara. Saya mengerti upaya keras atas satgas Covid-19 dan instansi terkait dalam pencegahan penyebaran Covid-19. “Dalam waktu dekat kami akan mengajukan audensi ke kantor DPRD Kabupaten Jepara. Dimana kami mengajak organisasi lainnya untuk bergabung dengan tetap menjaga situasi yang aman kondusi.” Tukasnya.
Sedangkan dikatakan Kajari Jepara, Syaiful Bahri, SH, MH, dalam sambutannya mengatakan bahwa aksi unra menolak UU Cipta Kerja rawan ditunggangi berbagai kepentingan.
“Maka dari itu forum dialog ini menjadi pintu masuk kita secara intelektual membahas isu-isu terkait UU Cipta Kerja. Kita masih belum bisa mengakses isi dari UU cipta kerja dimana memiliki beberapa versi namun pemerintah menjamin isinya hampir sama, tujuan UU cipta kerja sebenarnya bagus diantaranya menciptakan lapangan kerja untuk menarik investor ke Indonesia dapat mengurangi pengangguran.” Ujarnya.
Sementara dikatakan Bupati Jepara, Dian Kristiandi, S.Sos, dalam sambutannya terima kasih atas inisiasi Kapolres dan Dandim sehingga semua tokoh dapat berkumpul dihari ini.
“Sehingga kita bersama-sama ciptakan situasi aman kondusif dan di situasi pandemi saat ini roda perekonomian tetap jalan dan tidak lumpuh. Mari kita bekerja sama, saling mengingatkan dan mengarahkan dengan rembukan tentu di aturan perundang-undangan undangan dalam menyampaikan aspirasi harus seperti apa pada saat bersikap sehingga stabilitas ketertiban dan keamanan dapat terjaga.” Katanya.
Dikatakan Bupati Jepara, bahwa adanya berita hoax terkadang tidak mampu dikendalikan oleh karenanya mari rapatkan barisan dari akademi, toga, tomas dan seluruh jajajran yang ada insyaallah Jepara hebat.
Selanjutnya penyampaian terakhir dalam rakor ini, diutarakan Ketua Pemuda Pancasila Jepara, bahwa Pemuda Pancasila punya komitmen jaga kondusifitas di wilayah Kabupaten Jepara. “Alhamdulillah dari keanggotaan kami tidak ada yang melakukan demo. Apresiasi atas kecepatan kesiapan bapak Kapolres Jepara dan jajarannya sehingga tidak terdapat aksi unra di wilayah Kabupaten Jepara.” Ujarnya.
Sementara itu, kegiatan rakor ini dilakukan penandatanganan bersama nota kesepakatan oleh unsur Forkopimda Jepara, organisasi keagamaan dan organisasi kemasyarakatan pemuda dalam rangka menjaga situasi situasi kamtibmas Kabupaten Jepara yang aman dan kondusif dari tindakan aksi unras anarkis dilanjutkan dengan deklarasi bersama. (Vio Sari SE)