Sudah Saatnya Kepala KPH III diganti, Agar Kinerja KPH III Maksimal ujar Ketua PJID-Nusantara Aceh

Uncategorized406 Dilihat

Viosarinews.com, Langsa – Kepala Dinas Lingkungan hidup dan Kehutanan provinsi Aceh diminta segera ganti kepala dan pejabat di KPH Wilayah III Aceh.

Ketua Perkumpulan Jurnalis Indonesia Demokrasi Nusantara (PJID-Nusantara) Provinsi Aceh, Syahruddin Ramadhan Djamil, menduga maraknya ilegal logging kayu bakau, dan hutan kayu akibat lemahnya kinerja Kepala beserta pejabat di KPH Wilayah III.

Boleh di cek hampir setiap hari kayu gergaji lewat dengan menggunakan alat transportasi yang berbeda-beda diperbatasan Aceh dan SUMUT. Bukan komoditi itu saja, seperti Arang bakau juga menjadi makanan empuk setiap hari bagi para cukung asal SUMUT di Aceh.

Yang membuat kita miris, Kementrian kehutanan membuat struktur sedemikian luas sehingga seharusnya dapat mempersempit ruang gerak para pemain ilegal di Aceh, khususnya KPH III. Coba kita lihat turunan dari KPH ada namanya BKPH, dari turunan BKPH ada namanya RPH. Nah hari ini pada kemana semuanya?

Karena dianggap gagal mengakomodir manajemen struktur yang ada di KPH III, secepatnya Kepala Dinas DLHK Aceh mengantikan kepala KPH Wilayah III Aceh. Banyak faktor yang menyebabkan harus ada peremajaan di KPH Wilayah III, dan di sana lebih banyak orang yang berkopenten yang lebih mengetahui kultur kedaerahan, ungkap Ramadhan.

KPH III adalah penggabungan dari beberapa bekas dinas Kehutanan kabupaten/kota, jadi harusnya jeli dalam menempatkan personil baik pada BKPH maupun pada RTH. Jangan orang yang berdomisili di Langsa di tugaskan ke BKPH Uning yang kultur budaya dan bahas sudah jelas berbeda dengan masyarakat pesisir, ujar Ramadhan.

Boleh dicek akibat salah penempatan banyak BKPH dan RTH yang kantornya sering kosong akibat salah penempatan, bahkan ada informasi yang berkembang siapa saja yang tidak sefaham maka pejabat di KPH III akan di tempatkan ditempat yang terpencil, jelas ini sangat melanggar undang-undang nomor 5 tahun 2014 aparatur sipil negara, yang mengedepankan manajemen ASN tidak diintervensi oleh politik.

Kita mendapatkan informasi tentang sering kosongnya ada BKPH yang sering tidak ada penghuninya salah satunya adalah BKPH Uning, yang membawahi RPH Serbajadi, RPH Pining dan RPH Ise-ise. Padahal dikawasan tersebut sangat marak perambahan hutan yang kemudian balok-baloknya di aliri melalui sungai dan sampai disuatu tempat diangkut kesalah satu kilang kayu dengan menggunakan surat keterangan kayu desa. Padahal jelas-jelas kayu tersebut diangkut dari sungai, terang Ramadhan.

Ramadhan menegaskan tidak mungkin KPH III tidak mengetahui kegiatan tersebut, yang didepan mata sehari-hari saja sudah terlihat jelas dan terpampang dijalan lintas Aceh Sumut saja, banyaknya perambahan kayu bakau, yang dijadikan komoditi bahan baku arang konon lagi yang tersembunyi didalam sungai. Jelas dibiarkan begitu saja.

Seharusnya dengan jumlah Bentara Rimba Atau Pamhut yang hampir mencapai 300 orang yang tersebar disemua BKPH dan RPH yang ada di KPH III, mampu meminimalisir atau menekan tingkat perambahan hutan dan ilegal logging baik pesisir maupun darat disetiap kawasan hutan, ini tidak semua seperti duduk ditempat, kenapa ini terjadi?
Karena mereka tidak difungsikan dengan baik dan benar, yang sebagai mana mestinya yang menjadi tugas mereka,

Khusus untuk RPH Simpang jernih yang berada di BKPH Uning, perlu adanya penguatan personil Pamhut didaerah tersebut, karena banyak informasi yang berkembang didaerah tersebut banyak balok kayu yang beredar, kayu-kayu tersebut berasal dari hulu sungai, seperti daerah Tampur Bor dan Lesten.

Kami atas nama organisasi Perkumpulan Jurnalis Indonesia Demokrasi Nusantara (PJID-Nusantara) Provinsi Aceh, meminta dengan segera kepada kepala dinas DLHK Aceh untuk melakukan pergantian pimpinan dan pejabat lama yang ada di KPH III, beri ruang buat yang mampu dan mau bekerja agar hutan Aceh baik hutan pesisir maupun hutan pengunungan serta hasil kehutan dapat terselamatkan dengan baik dan benar. Coba seandainya barang yang beredar setiap malam dapat menjadi pendapatan daerah setempat alangkah baiknya, jangan perkaya diri, hidup hanya sementara, sedangkan hutan adalah sesuatu yang harus kita wariskan untuk anak cucu tutup Ramadhan.
(Wakdir/viosari)

Komentar