Kabupaten Ketapang Resmi Menjadi Penerima Bantuan BPBL

Berita71 Dilihat

Viosarinews.com, Ketapang – Kabupaten Ketapang menjadi salah satu penerima program dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI yaitu Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) di Desa Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang.

Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan Drs.Maryadi Asmuie, MM
menerangkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ketapang berterimakasih kepada Kementerian ESDM yang telah melaksanakan programnya di Ketapang, pemerintah daerah berharap dengan penyalaan pertama di desa baru ini akan menyebar ke seluruh masyarakat Kabupaten Ketapang.

“Listrik akan menjadi sumber energi yang dapat mendorong perkembangan ekonomi, membuka peluang usaha baru dan memberikan kenyamanan serta peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat,” ujar Staf Ahli usai melakukan penyalaan BPBL, Jum’at (9/12/2023).

Staf Ahli mengajak seluruh masyarakat untuk bersama – sama menjaga dan memanfaatkan listrik dengan bijak. Manfaatkan akses listrik untuk pengembangan usaha, peningkatan kualitas pendidikan dan pemanfaatan teknologi yang mendukung kemajuan Kabupaten Ketapang.

“Semoga kehadiran listrik di Desa Baru ini menjadi tonggak awal bagi pembangunan yang lebih baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas perekonomian, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menunjang kegiatan pendidikan, keterbukaan informasi, serta menunjang kegiatan bermanfaat lainnya,” tutupnya.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Maman Abdurrahman, S.T. menjelaskan program BPBL ini berasal dari aspirasi Komisi VII DPR RI untuk masyarakat yang tidak mampu di seluruh Indonesia termasuk Kalimantan Barat.

“Ada masyarakat yang enggak mampu untuk pasang meteran listrik. Nah inilah kita fasilitasi dengan program-program pemasangan meteran listrik supaya masyarakat merata dapat merasakan memiliki listrik,” jelasnya.

Agar program BPBL ini tepat sasaran, para penerima program ini akan disesuaikan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan penyesuaian dari data PLN apakah masyarakat tersebut benar-benar tidak mampu atau belum pernah memasang listrik.

“Program ini gratis, ada dua mekanisme yang diterapkan, pertama masuk dalam data DTKS atau yang kedua memang PLN nanti survei ada juga masyarakat yang enggak masuk dalam list DTKS ternyata itu memang betul-betul dia belum pernah punya meteran listrik,” tutupnya.

Komisi VII DPR RI menyetujui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023 untuk program BPBL bagi rumah tangga miskin belum berlistrik sebanyak 125.000 rumah tangga yang tersebar di 32 provinsi di Indonesia. Kabupaten Ketapang sendiri menerima bantuan BPBL sebanyak 845 rumah
tangga dari total 9.500 rumah tangga diKalimantan Barat.

(Hadi MH)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *